Palembang — DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menyampaikan hasil kegiatan Rembuk Buruh bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumsel terkait peringatan Hari Buruh Internasional (Mayday) 2026 kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia (RI). Penyampaian tersebut dilakukan dalam pertemuan bersama Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI.
DPRD Sumsel diterima langsung oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Afriansyah Noor. Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, hadir didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumsel serta perwakilan organisasi buruh KSPSI dan KASBI.
Pertemuan tersebut membahas berbagai hasil dan aspirasi yang muncul dalam kegiatan Rembuk Buruh bersama Forkopimda Sumsel. DPRD Sumsel menilai forum rembuk buruh menjadi sarana penting dalam membangun komunikasi antara pemerintah, pekerja, dan pemangku kepentingan lainnya guna menciptakan hubungan industrial yang harmonis.
Selain menyampaikan aspirasi buruh, DPRD Sumsel juga menyoroti pentingnya perlindungan tenaga kerja, peningkatan kesejahteraan pekerja, serta penguatan kesempatan kerja di daerah. Pembahasan tersebut diharapkan dapat menjadi perhatian pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang berpihak kepada masyarakat pekerja.
DPRD Sumsel menegaskan komitmennya untuk terus mendukung terciptanya iklim ketenagakerjaan yang kondusif di Sumatera Selatan. Sinergi antara pemerintah daerah, serikat pekerja, dunia usaha, dan pemerintah pusat dinilai sangat penting dalam menjaga stabilitas hubungan industrial dan meningkatkan kesejahteraan buruh.
Melalui pertemuan ini, DPRD Sumsel berharap hasil rembuk buruh dan berbagai aspirasi pekerja dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan nasional. Dengan komunikasi dan koordinasi yang baik, diharapkan hubungan industrial di Sumatera Selatan dapat terus berjalan harmonis dan produktif.
