Batam, 6 Februari 2025 – Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam baru-baru ini mendapat kunjungan resmi dari Komisi XIII DPR RI dalam rangka melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kinerja pelayanan imigrasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah. Kunjungan ini dipimpin oleh Ketua Komisi XIII, Willy Aditya, yang bertujuan untuk menilai dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap kualitas pelayanan di salah satu pintu gerbang utama Indonesia tersebut.
Dalam kesempatan ini, Willy Aditya mengungkapkan bahwa kunjungan tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran, pelayanan imigrasi di Batam tetap optimal dan memenuhi harapan masyarakat, terutama mengingat Batam merupakan wilayah yang sangat strategis dengan arus masuk dan keluar orang yang sangat tinggi. “Kantor Imigrasi Batam adalah kantor imigrasi terpadat kedua setelah Bali, yang menjadi wajah Indonesia di perbatasan. Oleh karena itu, kami ingin memastikan bahwa pelayanan di sini tetap sesuai dengan standar yang diharapkan," kata Willy.
Pencapaian PNBP yang Mencapai Rp 143 Miliar
Salah satu sorotan penting dalam kunjungan ini adalah lonjakan signifikan pada Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tercatat mencapai Rp 143.190.347.003 pada tahun 2024, jauh melampaui target yang ditetapkan sebelumnya sebesar Rp 59.353.300.000. Willy mengapresiasi pencapaian ini dan menilai bahwa hal ini merupakan indikator keberhasilan dalam meningkatkan pendapatan negara melalui sektor imigrasi.
“Pencapaian ini sangat luar biasa dan menunjukkan bahwa pengelolaan imigrasi di Batam berjalan dengan sangat baik. Namun, kami juga menekankan pentingnya pengelolaan yang berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas infrastruktur dan sumber daya manusia agar pelayanan terus meningkat,” tambah Willy.
Perlunya Peningkatan Kesejahteraan Petugas Imigrasi
Selain pencapaian dalam aspek finansial, Komisi XIII juga menyoroti pentingnya kesejahteraan petugas imigrasi yang bekerja di daerah perbatasan, terutama di Batam. Menurut Willy, kesejahteraan petugas imigrasi yang berada di wilayah pulau-pulau terluar seperti Batam perlu mendapatkan perhatian lebih, mengingat tugas yang mereka emban sangat berat dan penuh tantangan.
“Kami ingin memastikan bahwa petugas imigrasi yang bertugas di Batam, sebagai salah satu daerah perbatasan penting, mendapatkan penghargaan yang setimpal dengan tanggung jawab mereka. Jika kesejahteraan mereka tidak terpenuhi, ini bisa dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia,” ungkap Willy.
Infrastruktur dan Teknologi untuk Meningkatkan Pelayanan
Dalam kunjungan ini, Komisi XIII juga menekankan pentingnya peningkatan infrastruktur di kantor imigrasi Batam. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kebutuhan akan penambahan jumlah auto gate di terminal-terminal imigrasi untuk memperlancar proses pelayanan, terutama di pelabuhan-pelabuhan Batam yang menjadi pintu utama kedatangan wisatawan maupun pekerja asing.
Plt. Dirjen Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, menyambut baik masukan dan rekomendasi dari Komisi XIII terkait kebutuhan inovasi pelayanan, khususnya dalam hal penggunaan teknologi modern untuk mempercepat proses pengawasan dan pelayanan. Salah satu usulan yang disarankan adalah penggunaan satelit untuk pengawasan orang asing di wilayah Kepulauan Riau, yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan terhadap WNA yang masuk.
“Ke depannya, kami akan berupaya untuk mengimplementasikan inovasi teknologi, seperti penggunaan satelit, untuk memperkuat pengawasan terhadap warga negara asing, khususnya di wilayah perbatasan. Kami juga akan fokus pada peningkatan fasilitas pelayanan imigrasi seperti auto gate dan memastikan pelayanan lebih efisien di pelabuhan Batam,” ujar Saffar.
Koordinasi yang Lebih Baik dengan Pengusaha Pelabuhan
Pentingnya koordinasi yang lebih erat antara pihak imigrasi dan pengusaha pelabuhan juga menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan tersebut. Pengusaha pelabuhan di Batam diharapkan dapat lebih mendukung kelancaran pelayanan imigrasi, termasuk dalam hal penyediaan fasilitas yang memadai untuk memproses para penumpang dengan cepat dan aman.
“Kami juga akan terus memperkuat koordinasi dengan pengusaha pelabuhan di Batam untuk memastikan pelayanan yang optimal bagi para pengguna jasa imigrasi, baik wisatawan maupun pekerja asing,” lanjut Saffar.
Komitmen Imigrasi untuk Terus Meningkatkan Layanan
Secara keseluruhan, kunjungan ini mencerminkan komitmen bersama antara Komisi XIII DPR RI dan pihak Imigrasi Batam untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang imigrasi, dengan memperhatikan pentingnya efisiensi, teknologi, dan kesejahteraan petugas. Di sisi lain, Komisi XIII berharap agar kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan tidak mengurangi kualitas layanan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan negara.
Dengan berbagai masukan dan rekomendasi yang diberikan oleh Komisi XIII, diharapkan Kantor Imigrasi Batam dapat terus berkembang dan menjadi contoh bagi kantor imigrasi lainnya di Indonesia, khususnya dalam hal pelayanan, efisiensi, dan pengelolaan anggaran yang transparan dan efektif. (Nursalim Turatea).
